Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (F-Gerindra)/Foto:doeh/Iw

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendesak Presiden Joko Widodo untuk turun tangan menyelesaikan rencana mogok pilot Garuda Indonesia pada bulan Juli ini. Rencana mogok ini dilakukan menyusul mediasi menemui jalan buntu antara karyawan, pilot, dan manajemen Garuda.

Bambang khawatir, jika permasalahan ini tidak segera ada penyelesaian, aktivitas pilot dalam menerbangkan pesawat Garuda Indonesia jadi terganggu. Padahal konsentrasi mengendalikan pesawat harus tenang, nyaman sebab membawa ribuan nyawa manusia. Bukan didiamkan seperti sekarang ini, bisa diartikan pemerintah tidak mempedulikan nyawa publik.

“Presiden harus turun menengahi masalah ini, karena menteri-menterinya sudah enggak sanggup. Permasalahan rencana mogok pilot Garuda ini tidak tidak bisa dianggap main-main,” tegas Bambang di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (04/7/2018).

Saat ditanyakan bahwa Presiden harus turun tangan berarti masalahnya cukup serius, Bambang tidak menampik. “Kenapa Presiden harus turun tangan, karena yang ditangani pilot adalah nyawa publik. Dia mengendalikan aset perusahaan, baik fisik pesawat maupun nyawa manusia yang nilainya tak terhingga. Karena itu harus dilindungi,” tambahnya.

Politisi Partai Gerindra itu menilai, tuntutan pilot dinilai cukup baik dan mulia, dengan harapan kinerja perusahaan semakin baik dan tidak berutang terus seperti sekarang ini. Ia menilai, tuntutan pilot Garuda Indonesia adalah regulasi yang benar. Mereka tidak menuntut bukan naik gaji, namun permasalahan di tingkat manajemen. Seperti direksi yang kompeten dan jumlah kru di pesawat yang sesuai dengan sebenarnya.

“Pemerintah mestinya mendukung tuntutan pilot, bukan tidak mau tahu. Menteri Luhut dan Menhub sudah datang ke sana, tapi solusinya tidak ada. Pemerintah mestinya tanggap apa yang diinginkan para pilot untuk memperbaiki manajemen Garuda. Tuntutan pilot itu mulia, hanya pemerintah dan direksinya tidak tanggap serta komisarisnya memble,” nilai Bambang.

Terkait dengan masalah ini, Bambang mengaku sudah mengusulkan agar Komisi V DPR RI segera memanggil Direksi PT. Garuda Indonesia, Menhub, serta Dirjen Perhubungan Udara. Menurutnya, ini merupakan permasalahan yang mendesak untuk diselesaikan, karena menyangkut ribuan nyawa publik yang  harus dilindungi.

“Publik pengguna pesawat Garuda adalah semua kalangan dari pejabat negara termasuk pengusaha dan masyarakat itu adalah pemegang kunci kebijakan negara. Tanpa langkah-langkah konkret, ekonomi bisa terguncang,” katanya mengingatkan.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Asosiasi Pilot Garuda Indonesia (APG) Captain Bintang Hardiono menyebutkan para pilot akan tetap melakukan aksi mogok terbang, lantaran perwakilan para pilot tidak puas dengan hasil mediasi antara mereka dengan manajemen Garuda Indonesia. (mp/sf)